Jakarta (2/12)- Adanya otonomi daerah ternyata memberi dampak pada pengembangan perbankan syariah. Di beberapa daerah upaya pengembangan menjadi agenda lokal dimana penggeraknya adalah pemerintah daerah setempat. Salah satu daerah tersebut adalah Tangerang Selatan (Tangsel).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel, Bambang P Rachmadi mengatakan dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 juta jiwa yang didominasi muslim dan terlihat peningkatan keimanan dari masyarakatnya, Tangsel pada dasarnya memiliki potensi pasar yang baik bagi perbankan syariah. "Tapi masih banyak bank syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yang belum melihat potensi di Tangsel ini," ujarnya saat ditemui dalam acara Seminar dan Musyawarah Kerja Wilayah 2012 Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) di Tangerang, kemarin Kamis(1/12).
Selain itu, Tangsel juga memiliki banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berbasis Islam. Hal itu tentunya memperlihatkan bahwa kota ini benar-benar "lahan subur" bagi perbankan syariah.
Oleh karena itu sebagai upaya pengembangan perbankan syariah di Tangsel, DPRD Tangsel mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mendirikan BPRS. "Kami yang dorong, Pemkot yang menjadi eksekutor pendirian BPRS. Semoga 2012 sudah terealisasi," ungkap Bambang.
Untuk permodalan, Bambang menjelaskan bahwa pihaknya meminta Pemkot mengikuti aturan yang berlaku dan nantinya DPRD akan mengalokasikan dana untuk permodalan tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan BPRS tersebut nantinya akan didirikan disetiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Tangsel. "Di Tangsel ada 7 kecamatan dan 49 kelurahan. Tentunya kami harapkan di kantor-kantor pemerintah ini nantinya ada kantor kas pembantu BPRS Pemda Tangsel," paparnya.
Selain itu DPRP Tangsel juga mendukung upaya lain yang dilakukan Pemkot dalam pengembangan perbankan syariah seperti rencana pembuatan kurikulum ekonomi syariah dari tingkat SD hingga jenjang SMA. "Selama masyarakat bisa menerima dan tentunya ada manfaatnya, yah kita jalan," tandasnya.(Ul)